Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya pelaksanaan program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2026, yang mencakup penguatan integritas dan akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan peradilan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan teknologi informasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan peradilan agama yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, Ketua PTA Palangka Raya juga mengingatkan seluruh aparatur untuk menjaga komitmen dalam membangun Zona Integritas, meningkatkan kualitas penyelesaian perkara secara tepat waktu, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem berbasis elektronik dalam mendukung kinerja peradilan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi PTA Palangka Raya dalam mewujudkan lembaga peradilan yang agung, mandiri, dan berkeadilan.

Kegiatan rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis dalam menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antar satuan kerja. Diharapkan, seluruh kebijakan yang telah disampaikan dapat diimplementasikan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.