Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Statistik Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Bulan September 2026 | (26/10/2026)
- Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Bulan September 2026 | (26/10/2026)
- Statistik Jenis Perkara Masuk Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Bulan September 2026 | (26/10/2026)
- Statistik Penanganan Perkara Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Bulan September 2026 | (26/10/2026)
- Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Raih Indeks Kepuasan Masyarakat 3,98 pada Triwulan III Tahun 2026 | (26/10/2026)
- PA Sampit Raih Indeks Persepsi Antikorupsi 3,98 dengan Predikat Sangat Baik pada Triwulan III Tahun 2026 | (26/10/2026)
- PA Sampit Raih Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,98 dengan Predikat Sangat Baik pada Triwulan III Tahun 2026 | (26/10/2026)
- Dokumentasi Apel Jumat Sore PA Sampit Kelas IB, 23 Oktober 2026 | (26/10/2026)
- Apel Jum'at Sore di PA Sampit Kelas IB, 23 Oktober 2026 | (26/10/2026)
- PA Sampit Kembali Menanjak! Raih Peringkat ke-13 Nasional dalam Kinerja Terbaik Pengadilan Agama Kelas IB | (26/10/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan