Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Penguatan Pemahaman SAQ Monev KIP 2025 oleh Ketua KI Kalteng dalam Rakor PTA Palangka Raya | (17/04/2026)
- Rakor PTA Palangka Raya: Penguatan Good Governance dan Keterbukaan Informasi bagi Satker PA se-Kalimantan Tengah | (17/04/2026)
- Wakil Ketua PTA Palangka Raya Paparkan Kebijakan Strategis dalam Rapat Koordinasi 2026 | (17/04/2026)
- Ketua PTA Palangka Raya Paparkan Kebijakan Pimpinan dalam Rapat Koordinasi 2026 | (17/04/2026)
- Panitera PA Sampit Raih Doorprize Usai Jawab Kuis Administrasi Kepaniteraan | (17/04/2026)
- Rabu Pagi Penuh Khidmat, Doa Bersama PA Sampit Dipimpin Hery Anshori | (17/04/2026)
- Doa Bersama Rabu Pagi di PA Sampit Kelas IB, 15 April 2026 | (17/04/2026)
- PA Sampit Kelas IB Mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) MAHKAMAH AGUNG RI Secara Daring | (17/04/2026)
- Brefing Pagi Kepaniteran dan PTSP PA Sampit, Menjaga Kebersihan dan Kerapian Bentuk Sempurna Pelayanan Terbaik | (17/04/2026)
- Doa Bersama Selasa Pagi PA Sampit Kelas IB, 14 April 2026: Momentum Mempererat Sinergi dan Soliditas Aparatur | (15/04/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan