Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Sekretaris PA Sampit Ikuti Sosialisasi Undang-Undang Anti Korupsi dalam Rangka Syawalan dan Memperingati Hari Kartini secara Daring | (21/04/2026)
- Terik Matahari Tak Surutkan Semangat Aparatur PA Sampit Kelas IB Laksanakan Apel Jumat Sore | (21/04/2026)
- Apel Jumat Sore PA Sampit Kelas IB Berlangsung Tertib, Petugas Laksanakan Tugas dengan Khidmat | (21/04/2026)
- Apel Jum'at Sore di PA Sampit Kelas IB, 17 April 2026 | (21/04/2026)
- PA Sampit Kelas IB Kembali Laksanakan Sidang di Luar Gedung di Kantor Kecamatan Cempaga, 17 April 2026 | (21/04/2026)
- Jumat Sehat PA Sampit Kelas IB Bersama BSI Cabang Sampit Terdokumentasi dalam Video Media Sosial | (21/04/2026)
- Jumat Sehat PA Sampit Kelas IB Bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Sampit, 17 April 2026 | (21/04/2026)
- Forum Konsultasi Publik PA Sampit Kelas IB Tahun 2026 Didokumentasikan Melalui Video dan Dipublikasikan di Media Sosial | (21/04/2026)
- Pembukaan Sidang di Luar Gedung PA Sampit Kelas IB Didokumentasikan Melalui Video di Parenggean | (21/04/2026)
- Dukung Arah Kebijakan Nasional, Pegawai Umum PA Sampit Pajang Figura Program Prioritas Dirjen Badilag 2026 di Lobi Kantor | (21/04/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan