Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Rapat Perdana Tim Pengelola Anggaran PA Sampit Kelas IB Triwulan I TA 2026 | (20/04/2026)
- Coffee Morning PA Sampit Kelas IB Tanggal 20 April 2026 | (20/04/2026)
- Foto Bersama Warnai Penutupan Forum Konsultasi Publik PA Sampit di Parenggean | (20/04/2026)
- Panitera PA Sampit Muhammad Sulaiman Pimpin Forum Konsultasi Publik di Parenggean | (20/04/2026)
- Aspirasi Masyarakat Mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik PA Sampit di Parenggean | (20/04/2026)
- Perkuat Pelayanan Publik, PA Sampit Kelas IB Gelar Forum Konsultasi Publik di Kantor Kecamatan Kota Parenggean | (20/04/2026)
- Perdana, Sidang di Luar Gedung PA Sampit Kelas IB Digelar di Kantor Kecamatan Kota Parenggean, Kamis 16 April 2026 | (20/04/2026)
- Momen Kebersamaan Warnai Pembukaan Sidang di Luar Gedung PA Sampit di Parenggean | (20/04/2026)
- Antusiasme Masyarakat Warnai Pembukaan Perdana Sidang di Luar Gedung PA Sampit di Parenggean | (20/04/2026)
- Wakil Bupati Kotim Dukung Penuh Sidang di Luar Gedung, Permudah Akses Keadilan Masyarakat | (20/04/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan