Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Pegawai PA Sampit Kelas IB Laksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 | (25/03/2026)
- Proyek Pengecatan Halaman Gedung Resmi Masuk Tahap Tender, Ini Jadwal Lengkapnya | (25/03/2026)
- Ucapan Idul Fitri 1447 H Fahmi Fardiansyah, S.H, Penuh Doa dan Harapan Kebaikan untuk Sesama | (25/03/2026)
- Ucapan Idul Fitri Hakim Bapak Adeng Septi Irawan, S.H. Penuh Makna Permohonan Maaf dan Doa | (25/03/2026)
- Ketua PA Sampit Sampaikan Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Penuh Doa dan Harapan Kebaikan | (25/03/2026)
- Ucapan Idul Fitri 1447 H dari Sekretaris PA Sampit, Ibu Isnaniyah, S.Ag Penuh Doa dan Kehangatan | (25/03/2026)
- Momen Ramadhan 1447 H, Kultum Harian PA Sampit Jadi Sarana Peningkatan Keimanan | (25/03/2026)
- Momen Ramadhan 1447 H, PA Sampit Rutin Laksanakan Sholat Berjamaah | (25/03/2026)
- Moment Kebersamaan, Kesekretariatan PA Sampit Gelar Buka Puasa Bersama | (25/03/2026)
- Kembali Beraktivitas Pasca Libur Idul Fitri 1447 H, PA Sampit Kelas IB Gelar Doa Pagi Bersama | (25/03/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan